Sapma AMPI dan FKMTI Dialog Pemberantasan Mafia Tanah

Author Wardika

Kamis, 19 Januari 2023 - 19:33:47 WIB

Sapma AMPI dan FKMTI Dialog Pemberantasan Mafia Tanah

Para peserta tampak serius mengikuti kegiatan ini.

SUMUTNEWS | BINJAI - Satuan Mahasiswa dan Pelajar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Sapma AMPI) Kota Binjai bekerjasama dengan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) menggelar dialog publik bertajuk "Menyikapi Pola Penguasaan Korporasi Mafia Tanah dalam Merampas Tanah Masyarakat di Indonesia" di Warkop Falco Wira Waskita, Jalan Jawa, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, Kamis (19/01/2023) siang.

Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD AMPI Kota Binjai, Abdin Zaini Sembiring, Ketua DPD Sapma AMPI Kota Binjai, Tengku Ibrahim Bazhier, Koordinator Lapangan Pusat FKMTI, Alfan Arsyad, Kepala Bidang Sumber Daya Alam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara, Randi Permana Nasution, Ketua HMI Cabang Binjai, Nofrizal AN, Anggota Peradi Sumatera Utara, Randa Faturrahman Hakim, dan Aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) Medan, Effendi Sembiring.

Di hadapan lebih dari 20 mahasiswa peserta dialog publik, Koordinator Lapangan Pusat FKMTI, Alfan Arsyad, mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia, khususnya kaum terpelajar, untuk bersatu dan ikut serta berjuang memerangi praktik mafia tanah.

"Sengketa tanah berbeda dengan perampasan tanah. Sebab sengketa tanah biasanya berkaitan dengan konflik antar ahli waris soal kepemilikan tanah. Sedangkan perampasan tanah ialah konflik pertanahan yang melibatkan antara masyarakat dengan pemodal ataupun antara masyarakat dengan pemerintah," ungkapnya.

Dikatakan Alfan Arsyad, praktik mafia tanah sama bahayanya dengan kejahatan narkoba dan praktik korupsi. Sebab dengan dukungan finansial yang besar, para pelaku mafia tanah memiliki kemampuan yang nyata untuk mengkriminalisasi dan mengadu domba masyarakat, terutama rakyat kecil.

Menariknya, praktik mafia tanah tumbuh dengan subur di Indonesia karena dipicu perilaku aparatur pemerintah yang cenderung korup. Sehingga tidak heran jika keadilan hukum masih sulit didapatkan oleh masyarakat kecil saat mereka berhadapan dengan pihak yang memiliki uang," terangnya.

Diakui Alfan Arsyad, salah satu kasus yang saat ini menjadi perhatian pihaknya ialah dugaan kriminalisasi yang dialami Ketua Umum FKMTI, Supardi Kendi Budiardjo. Budiardjo menjadi korban paling nyata atas merajalelanya praktik mafia tanah di Indonesia.

Dalam kasus tersebut, tanah yang telah dibeli oleh Budiardjo di Cengkareng, Jakarta, pada 2006, justru dirampas oleh sebuah perusahaan swasta, karena mengklaim memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah terkait. Padahal Budiardjo memiliki dokumen yang lebih valid dan otentik.

Atas dasar itu dia meminta Pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah, mengingat semakin banyak kasus perampasan lahan, kriminalisasi korban mafia tanah, dan pelanggaran hak azasi manusia terkait dengan konflik agraria, yang terjadi di Indonesia.

"Sebelumnya memang sudah ada dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Tapi kinerjanya tidak maksimal. Bahkan banyak di antara anggotanya justru terindikasi terlibat dalam praktik mafia tanah," ujar Alfan Arsyad.

Di sisi lain, Randa Faturrahman Hakim, yang juga anggota Peradi Sumatera Utara, menyatakan, secara umum ada empat penyebab utama terjadinya konflik pertanahan di Indonesia.

Penyebab pertama ialah adanya kelalaian dari sang pemilik tanah karena tidak segera mendaftarkan tanah miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini tentu saja membuka peluang bagi para mafia tanah maupun oknum pejabat pertanahan untuk mengajukan klaim atau menerbitkan sertifikat kepemilikan baru.

Penyebab kedua, sambung Randa, adanya upaya pendudukan secara sengaja oleh dua atau lebih pihak yang mengklaim kepemilikan satu objek tanah, sehingga menyebabkan terjadinya sertifikat kepemilikan ganda.

"Biasanya kasus-kasus seperti ini muncul akibat perselisihan dalam internal keluarga atau kerabat," ungkapnya.

Penyebab ketiga, lanjut Randa, berkaitan dengan ketidakcermatan pejabat pertanahan dalam memeriksa dokumen, terutama soal batas, luas, dan titik koordinat suatu objek tanah, yang kemudian memicu perselisihan.

Sedangkan penyebab keempat ialah perampasan atau pemaksaan klaim kepemilikan tanah oleh suatu pihak atas kepentingan tertentu, semisal dalam pengembangan perumahan, pemukiman, kawasan industri, pelaksanaan program pemerintah, dan lain sebagainya.

"Dengan banyaknya konflik yang dipicu perselisihan klaim kepemilikan tanah, maka hal ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi kita untuk lebih teliti dalam memeriksa seluruh dokumen pendukung, baik ketika hendak membeli atau mengurus sertifikat kepemilikan yang baru," seru Randa.

Sementara itu, Aktivis HAM Medan, Effendi Sembiring, menyatakan munculnya konflik pertanahan merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan atas klaim kepemilikan dan penguasaan tanah, serta adanya tumpang-tindih regulasi.

Dia bahkan menyebut, tindakan propaganda antara dua atau lebih individu maupun kelompok masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah, menjadi pola konflik paling umum diterapkan para mafia tanah. Bahkan untuk memperlancar tujuannya, mereka kerap memanfaatkan peran politik para aparatur pemerintah

"Makanya saya turut berpesan, jangan juga terlalu percaya dengan pihak-pihak yang kita anggap mampu menyelesaikan persoalan pertanahan, termasuk dengan keluarga sendiri," seru Effendi.

Kalaupun sampai terjadi kasus pelanggaran HAM berat akibat konflik pertanahan, dia meminta masyarakat tidak ragu mempublikasikannya di media massa atau melalui sosial. Sebab saat ini media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang paling efektif.

Read more info "Sapma AMPI dan FKMTI Dialog Pemberantasan Mafia Tanah" on the next page :