Miris Bertahun-tahun Selesai Rumah Dinas Bupati dan Ketua DPRD Tapsel Tidak Ditempati

SIGAPNEWS.CO.ID  I   TAPANULI SELATAN - Pembangunan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekdakab dan Ketua DPRD serta Wakil Ketua DPRD sebanyak 6 unit telah selesai dibangun beberapa tahun lalu, dan telah dilengkapi dengan barang-barang  perlengkapanya, demikian juga Maintenen seperti Listrik, Air, Telepon dan gas sesuai dengan kektentuan yang berlaku telah disediakan sesuai dengan PP Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan  keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Namun miris sekali dikala kita melewati Komplek Rumah Jabatan tersebut, namun rumah dinas tersebut tidak dihuni oleh Orang Nomor 1 di Tapanuli Selatan, Demikian juga Ketua DPRD Tapsel 2022-2024, sementara Rumah Dinas tersebut dibangun berfungsi  sebagai tempat tinggal  atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri, tegas Parlaungan Siregar (72) asli warga Desa Situmba , Kec. Sipirok yang sering pulang ke kampung halaman dari Batam.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa .dari 6 (enam) Unit Rumah dinas tersebut hanya dithuni oleh Wakil Bupati Tapanuli Selatan Rasyid Assaf Dongoran, S.Si., M.Si dan Husin Sogot Simatupang (Ketua DPRD Tapanuli Selatan) tahun 2019 hingga Juli 2022, setelah diganti dengan oleh Abdul Basith Dalimunthe masa bakti 2022 - 2024 ), maka Rumah Dinas ketua DPRD Tapanuli Selatan tersebut tidak ditempati lagi. sehingga ada kesan Pemborosan Anggaran. Namun Satpol PP tetap menjaga  Rumah Dinas yang dihuni seperti Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, biasanya kalau ada bendera merah putih berkibar di depan Rumah Dinas , kemungkinan penghuni Rumah Dinas ada. namun kalau diperhatikan Rumah Dinas Ketua DPRD dan Wakil ketua, bendera merah putih pun tak dipasang (Rabu, 1-11-2023), ujar Parlaungan Siregar yang juga Presiden NATO di Batam. di Depan Komplek Perkantoran Bupati Tapsel Sipirok Rabu (1-11-2023) pada Sigapnews.

Salman Harahap, SH selaku Ketua Pemuda Panca Marga Tapanuli Selatan menegaskan bahwa : "Untuk apa Rumah dinas jabatan yang dibangun pemerintah dengan perlengkapan di dalamnya kalau tidak ditempati, itu seolah-olah seperti pajangan saja, sementara anggaran biaya negara untuk pembangunan dan biaya pemeliharaan sudah menelan anggaran Milyaran rupiah, ini namanya merugikan Uang Rakyat.tegas Salman Rabu 1-11-2023 di Sipirok.

"Kantor Bupati dahulu pada Pemancangan Perdana Pondasi Kantor bupati Tapsel 10 Agustus 2012 dan selesai ditahun 2014, begitu juga dengan kantor Dinas lainnya sebagian sudah selesai dibangun walaupun Halaman dan Taman kantor belum selesai, namun perintah Bupati Sahrul Pasaribu saat itu Kepala Dinas dan jajarannya  supaya bekerja di kantor yang baru di komplek perkantoran Bupati Tapsel  dipindah dari Kota Padangsidimpuan, Dan sekitar tahun  2017 Pembangunan Rumah Dinas pun sudah selesai dan perlengkapannya dan saat itu pembangunan Taman dan pemeliharaan terus dilaksanakan dengan tender., namun Bupati Sahrul pasaribu tidak mau menempati Rumah Dinas yang baru selesai tersebut, dan masih menempati Rumah Dinas di Kota Padangsidimpuan, sehingga Ketua DPRD Tapsel saat itu Rahmad Nasution juga tidak mau menempati rumah dinas tersebut," terang Salman.

Ada dugaan akibat dari Bupati Lama tidak mau menempati Rumah Dinas jabatan, maka Bawahan pun tidak mau menempati Rumah Dinas, sehingga yang menempati adalah Mahluk lain. Kalaulah Rumah Dinas itu ditempati, maka pengeluaran belanja Pejabat tersebut dimungkinkan belanja di sekitar Komplek Perkantoran itu, pungkasnya.

Saat Sigapnews mendatangi Kantor Bupati untuk konfirmasi kabag Umum, maka dicegat oleh Anggota Satpol PP Kab. Tapsel bernama EDI , dan mengatakan bahwa Kabag Umum tidah berada di ruangan, dan sedang keluar. "Silakan saja di lain waktu ditemui," ujar Edi. (UNH).