Tuntut Pembebasan Korban Kriminalisasi Kasus Pelecehan Seksual
Puluhan Pemuda Unjuk Rasa di Mapolres Langkat
Puluhan pemuda berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan mereka, saat aksi unjuk rasa di depan Mapolres Langkat, Jumat (05/07/2024).
SIGAPNEWS.CO.ID | LANGKAT - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Langkat, Jumat (05/07/2024) pagi.
Aksi ini mereka lakukan guna meminta Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmad Husein Simatupang, membebaskan seorang pria paruh baya berinisial S, karena dianggap sebagai korban kriminalisasi atas tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Massa pengunjuk rasa juga meminta Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmad Husein Simatupang, mengganti dan menindak petugas penyidik yang menangani kasus tersebut, karena dianggap tidak mampu bekerja secara profesional. Apalagi petugas penyidik tidak bersedia menunjukan bukti hasil visum terhadap anak yang dilaporkan sebagai korban.
"Kami juga meminta Satreskrim Polres Langkat menghadirkan ayah korban berinisial Z sebagai saksi, karena dianggap ikut terlibat dalam upaya kriminalisasi terhadap tersangka S," seru sang Orator, Jalaludin Al-Mahali Hamzah, sembari menyerahkan surat berisi tuntutan kepada pimpinan Polres Langkat.
Tidak lama setelah berorasi dan menyampaikan tuntutannya, massa pengunjuk rasa kemudian beranjak melakukan aksi serupa ke depan Gedung DPRD Kabupaten Langkat.
Tak khayal aksi unjuk rasa lanjutan ini pun mendapat atensi dan pengawalan ketat dari personel Polres Langkat dan petugas Satpol PP Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dalam orasi lanjutannya, massa pengunjuk rasa meminta Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Langkat memberikan sanksi kepada oknum anggota DPRD Kabupaten Langkat berinisial AI, karena dianggap telah mengintervensi tugas penyidik kepolisian yang menangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dituduhkan kepada S.
Apalagi ibu korban dan juga pelapor dalam kasus ini, yakni T, diketahui orang dekat AI, karena menjadi anggota tim pemenangan AI pada Pemilu Legislatif 2024 lalu.
"Kami minta Dewan Kehormatan DPR memberhentikan oknum legislator terkait, karena sudah melewati kewenangannya yang dengan sengaja mengintervensi tugas aparatur penegak hukum," ujar Koordinator Aksi Unjuk Rasa, Dodi Setiawan.
Setelah menyelesaikan orasinya dan menyerahkan surat tuntutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Langkat, massa pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dari tempat tersebut.
Diketahui sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini dilaporkan T, selaku ibu kandung korban, kepada Unit SPKT Polres Langkat, pada pertengahan Januari 2024 lalu.
Dalam laporan tersebut, S selaku terlapor, yang tidak lain tetangga pelapor, dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan pelapor yang berumur 11 tahun di rumah terlapor di Kecamatan Padang Tualang, pada 15 Desember 2023 silam.
Menariknya, kasus ini justru dilaporkan ibu kandung korban dalam rentang waktu lebih dari tiga pekan setelah dugaan aksi asusila tersebut terjadi. Bahkan sebelum kasus ini dilaporkan, korban sempat pula dibawa ayah kandungnya berinisial Z ke Kota Medan, untuk merayakan Tahun Baru.
Di sisi lain, penanganan kasus ini diduga dilakukan tidak profesional, karena ada indikasi telah diintervensi oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Langkat berinisial AI, sehingga membuat kinerja penyidik kepolisian terkesan tidak netral.
Editor :Wardika
