SIGAPNEWS.CO.ID | LABURA - Kapolsek Kualuh Hulu AKP Nelson Silalahi SH., M.H diwakilkan Waka Polsek Iptu P Sirait Hadiri kegiatan penilaian kecamatan tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang digelar di halaman Kantor Camat Kualuh Hulu, Kamis (3/7/2025). Penilaian ini bertujuan sebagai sarana kaderisasi dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan yang difasilitasi Pemerintah kecamatan kualuh hulu.

Ketua Tim Penilaian, Asisten I Setdakab Labuhanbatu Utara, Marwansyah, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Kualuh Hulu atas keseriusannya dalam mendukung kegiatan ini. “Terima kasih kepada Kecamatan Kualuh Hulu yang telah memfasilitasi acara ini dengan baik. Mudah-mudahan, dari delapan kecamatan yang dinilai, Kualuh Hulu dapat menjadi salah satu perwakilan Labuhanbatu Utara ke tingkat provinsi. Semoga hasil penilaian yang objektif membuahkan hasil yang terbaik,” ujarnya.

Marwansyah menekankan, penilaian ini bukan hanya sekadar lomba, tetapi bagian dari upaya mendorong aktivitas pemerintahan yang sehat, membangun kepemimpinan yang baik, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan seluruh unsur masyarakat.

Sementara itu, Camat Kualuh Hulu, Maruli Tanjung SH MH, dalam laporannya memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dijalankan dalam pembinaan desa dan menjaga ketertiban wilayah. “Dalam satu hari, kami berupaya mengunjungi minimal tiga desa. Sehingga dalam sepekan, hampir seluruh desa di Kecamatan Kualuh Hulu kami kunjungi untuk pembinaan langsung,” ungkap Maruli.

Ia juga menegaskan keseriusan pihaknya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, termasuk menanggulangi kasus pencurian kelapa sawit yang marak belakangan ini. “Kami bersama Pak Kapolsek dan Danramil selalu turun ke desa-desa untuk menyosialisasikan imbauan kepada masyarakat dan pengepul sawit agar tidak membeli sawit hasil curian. Koordinasi yang baik dengan Forkopimca menjadi kunci dalam menjaga kamtibmas,” tuturnya.

Maruli menambahkan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang datang ke kantor camat dengan tetap menjaga etika dan sikap ramah. Ia juga mengapresiasi kerja sama para kepala desa dan ketua PKK yang selalu aktif mendukung program kecamatan. “Kami berharap tim penilaian tidak hanya mendengar paparan kami, tetapi juga dapat langsung menanyakan kepada masyarakat dan para kepala desa untuk menilai sejauh mana pelayanan dan pembinaan kami dirasakan warga,” katanya.

Kemudian, Wakapolsek Kualuh Hulu Iptu P Sirait dalam pandangannya menyampaikan komitmen kepolisian dalam menjaga sinergi dengan pemerintah kecamatan. “Kami selalu berkoordinasi dalam setiap permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kualuh Hulu, tentunya kepada camat kualuh hulu, bertujuan agar setiap persoalan dapat segera ditangani secara cepat dan tepat demi menjaga situasi kamtibmas yang kondusif,” tegas Iptu Sirait.

Ia mengapresiasi inisiatif penilaian kecamatan sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan keamanan masyarakat. “Kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat sinergi dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi masyarakat Kualuh Hulu,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kualuh Hulu menegaskan bahwa pihaknya aktif mendukung pembangunan di tingkat desa dan kelurahan melalui 10 program pokok PKK, mulai dari penghayatan Pancasila, gotong royong, hingga perencanaan sehat. Ia menyebut PKK rutin melakukan pembinaan minimal setiap tiga hari sekali ke 11 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Kualuh Hulu.

Prestasi Kecamatan Kualuh Hulu juga patut dibanggakan. Beberapa desa tercatat meraih penghargaan, seperti Desa Londut yang menjuarai lomba posyandu tingkat provinsi pada 2023 dan juara dua lomba administrasi PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan penilaian ini diharapkan menjadi momentum peningkatan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, serta memacu semangat pemerintah kecamatan dan desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.(D2)