WALHI Sumut & SHI Sumut beserta Lembaga Lokal Dorong Ekosistem Batangtoru Menjadi KSN

Sigapnews.co.id | Tapanuli Selatan - Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) bersama sejumlah lembaga lingkungan lainnya mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong pencapaian status Kawasan Strategis Nasional (KSN) bagi Ekosistem Batangtoru (EBT), yang meliputi wilayah tiga kabupaten: Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput). 

Hal itu disampaikan Rianda saat berkunjung ke rumah kediaman Bupati Taput Nikson Nababan di Sipoholon, pada Senin, 22 April 2024. Kunjungan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba didampingi oleh Ketua Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumatera Utara bersama beberapa lembaga LSM/NGO seperti Green Tapanuli Indonesia yang diperwakilkan oleh Oryza Pasaribu. 

“Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong pengakuan Ekosistem Batangtoru (EBT) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), sebuah langkah penting untuk menjaga keberlangsungan hidup satwa langka seperti Harimau Sumatra dan spesies baru Orangutan Tapanuli. Rianda berharap bila nantinya Harangan Tapanuli dijadikan Kawasan Strategis Nasional selain melindungi kawasan tersebut, agar tidak dieksploitasi dengan merusak ekosistem Batang Toru," ucapnya. 

Oleh karena itu, Direktur WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba menganggap sangat perlu meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjadikan wilayah Harangan Tapanuli agar diusulkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN). 

"Daerah Tapanuli Utara salah satu Kabupaten yang memiliki Harangan Tapanuli yang luas," Sebut Rianda Purba. 

Rianda mengatakan, sudah banyak kawasan hutan di Tapanuli Utara yang di-SK-kan menjadi kawasan hutan adat seperti Sipahutar, Pahae Julu, Adiankoting, disebabkan komitmen Bupati Taput untuk menjaga kawasan hutan tapanuli. Maka, karena hal tersebut kehadiran WALHI ingin mendapat dukungan Nikson Nababan menjadikan Harangan Tapanuli menjadi kawasan strategis nasional. 

"Kalau daerah lain, masyarakat yang mengusulkan, ini Pak Bupati Taput yang berinisiatif," kata Rianda," ujarnya.

Disampaing itu, Hendra Hasibuan sebagai Ketua Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumatera Utara, yang juga Koordinator Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM), mengatakan dan berharap dijadikannya Kawasan Ekosistem Batangtoru sebagai Kawasan Strategis Nasional, dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan meningkatkan pendapatan daerah dengan mengubah ruang lingkup pemanfaatannya kearah yang positif. 

"Kami yakin dan percaya kepada Pak Bupati, dan memang kami tahu masa periode Pak Bupati akan berakhir besok. Tapi, kami sangat tahu bahwa Bapak merupakan salah satu tokoh di Kabupaten Tapanuli Utara yang mempunyai pengaruh dan jaringan yang sangat luas," kata Hendra Hasibuan. 

Bupati Taput Nikson Nababan yang didampingi Kadis Lingkungan Hidup Heber Tambunan sepakat dengan WALHI. Nikson mengatakan jika itu ingin tercapai lihat hulunya yakni siapa yang akan jadi pemimpin di suatu daerah. 

"Hati-hati dalam memilih sosok pemimpin karena akan berdampak kepada kebijakan. Pilih pemimpin yang punya hati dan empati terutama melindungi kawasan hutan serta masyarakat tanah adat," kata Nikson. 

Nikson menceritakan awal kepemimpinannya berani menyetop ijin penebangan kayu, kayu boleh ditebang untuk kepentingan masyarakat tapi tidak boleh dibawa keluar Taput.

"Mungkin larangan yang saya buat sehingga memicu kewenangan kehutanan jadi ditarik ke Provinsi sejak 2017. Tidak ada lagi Dinas Kehutanan di Kabupaten/Kota berubah jadi Lingkungan Hidup yang sama sekali tidak memiliki kewenangan bila terjadi penebangan kayu liar," ujarnya. 

Menurut dia, hal ini seharusnya bisa disikapi WALHI dengan mendukung pemimpin siapa yang bisa berafiliasi ke program lingkungan.

"Saya tidak ingin hutan masyarakat dikuasai swasta, dan itu komitmen saya sehingga telah memperjuangkan 37 ribu hektar menjadi kawasan hutan adat," ujar Nikson. 

Ke depannya Nikson berharap regulasi itu diubah, dimana penetapan kawasan tanah adat menjadi kewenangan Bupati bukan pusat.

"Karena kepala daerah yang mengetahui wilayahnya, kita harap kewenangan jangan semua terpusat," ujarnya.