ADK Temui Orangtua Ardiansyah Putra
Pemerintah Berupaya Maksimal Percepat Pemulangan WNI dari Kamboja
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia (ADK) Tandjung, memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemulangan WNI bermasalah dari Kamboja, Minggu (01/03/2026).
SIGAPNEWS.CO.ID | BINJAI - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (ADK) Tandjung, menyatakan, Pemerintah sudah berupaya maksimal dalam mempercepat proses pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah dari Kamboja.
Hal ini menyikapi penangkapan sejumlah WNI oleh otoritas keamanan Kamboja atas keterlibatan mereka dalam kasus penipuan daring (online scam) di Provinsi Banteay Meanchey, 2025 silam, yang saat ini masih ditahan di Immigration Removal Center (IRC) Siem Reap, Phnom Penh, Kamboja.
"Kita tetap harus bersabar, karena memang ada banyak prosedur yang perlu diselesaikan," ungkap Doli, saat bertemu dan berdialog langsung dengan Bardiah, warga Jalan Teuku Umar, Lingkungan VII, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, Minggu (01/03/2026), terkait penahanan anaknya, Ardiansyah Putra, oleh pihak Imigrasi Kamboja.
Diakui Doli, setelah mendapat informasi dari media massa terkait masih adanya WNI yang ditahan Imigrasi Kamboja, dia pun segera berkoordinasi dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, dan Dubes di Kamboja, Santo Darmosumarto.
Setelah mendapatkan penjelasan dan informasi lebih detail, pria yang turut menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Golkar ini pun berinisiatif datang ke Kota Binjai, untuk bertemu dan mengklarifikasi langsung orangtua dan anggota keluarga Ardiansyah Putra, salah seorang WNI yang masih ditahan pihak Imigrasi Kamboja.
"Setelah mendapat penjelasan dari Dubes kita di Phnom Penh, ternyata WNI kita yang masih ditahan di sana sedang disiapkan SPLPnya (Surat Perjalanan Laksana Paspor_red). Buka cuma Ardiansyah, tapi juga rekannya yang lain," ujar Doli.
Secara khusus dia juga mengingatkan masyarakat Indonesia, khususnya kepada orangtua dan anggota keluarga Ardiansyah Putra, agar menjadikan kasus ini sebagai sebuah pembelajaran berharga
Sebab secara hukum, Ardiansyah Putra, dan rekan-rekannya sesama WNI yang bekerja di Kamboja, memang bersalah, karena bekerja di luar negeri secara ilegal akibat tidak mengikuti prosedur resmi (unprocedural).
"Dari informasi yang saya dapat, Ardiansyah ini memang sudah overstay (lewat batas waktu tinggal_red) di Kamboja. Karena sejak 2024 dia ini sudah bekerja di sana, memakai paspor biasa dan visa pelancong. Teman-temannya pun punya riwayat maladministrasi yang sama juga," jelas Doli.
Seiring dengan semakin intensifnya otoritas keamanan Kamboja melakukan penindakan hukum terhadap kejahatan siber, pada akhirnya banyak WNI yang bekerja sebagai online scammer yang ditangkap, termasuk di antaranya Ardiansyah Putra.
"Dari informasi tambahan juga, kalau saya tidak salah, Ardiansyah ini juga pernah akan dipulangkan ke Indonesia. Tiket pulangnya pun sudah disiapkan. Tapi karena keluarga keberatan, mungkin terkait besaran denda yang harus dibayar, sehingga prosesnya jadi tertahan dan dia pun kembali bekerja di sana, sampai akhirnya tertangkap," jelas Doli.
Meskipun demikian, dia mengakui, upaya penyelamatan dan pemulangan WNI bermasalah dari luar negeri ke tanah air tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah, dengan menjalankan seluruh prosedur teknis. Hanya memang, menurut Doli, upaya ini tidak dapat berjalan cepat, karena terdapat lebih dari 5 ribu WNI bermasalah di Kamboja, dan harus diselesaikan satu persatu.
"Tapi saya tetap ingatkan Ardiansyah dan rekan-rekannya yang lain, kalau nanti sudah terima SPLP, tolong segera pulang. Jangan lagi kembali bekerja di sana atau di negara lain dengan mengikuti prosedur yang salah, sehingga pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga," seru Doli.
Menanggapi hal ini, Bardiah, mengungkapkan rasa terimakasihnya atas perhatian dan bantuan dari DPR RI dan Pemerintah dalam mempercepat proses pemulangan sang anak dari Kamboja menuju tanah air.
Dia mengaku, sejak awal memang ada kejanggalan terkait kepergian anaknya bekerja menuju Kamboja. Sebab sepengetahuannya, visa yang digunakan sang anak memang visa pekerja, karena diurus dan siapkan oleh perusahaan.
Namun setelah penangkapan Ardiansyah oleh otoritas keamanan Kamboja pada 2025 silam terkait kasus online scam, Bardiah baru tahu jika dokumen kependudukan sang anak justru bermasalah, yang menyebabkan Ardiansyah Putra harus ditahan.
"Kami sempat bingung. Karena janji dari KBRI di Kamboja, penahanan tak lebih dari tiga bulan. Tapi ini sudah lebih dari tujuh bulan. Yang buat kami makin susah (secara materi), selama di sana biaya makan dan kebutuhan hidup ditanggung sendiri. Dua hari sekali kami wajib kirim Rp 200 ribu," tukas Bardiah, didampingi Putra sulungnya, Alfin.
"Tapi setelah dengar penjelasan Pak Doli, saya jadi semangat. Mudah-mudahan semua prosesnya cepat selesai, sehingga anak saya bisa pulang dengan selamat," imbuhnya.
Turut hadir, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Yusuf, Ketua DPRD Kota Binjai, Gusuartini Beru Surbakti, tokoh masyarakat Kota Binjai, Zainuddin Purba, Zulchairi Pahlawan, Taufik Hidayat, dan Asmuri Hafiz, Lurah Nangka, Mirza Musta, serta personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Nangka.
Editor :Wardika
