JADI Sumut dan KAHMI Binjai Gelar Diskusi Publik
Herry Dani: Jangan Ada Intervensi terhadap Penyelenggara Pemilu
Ketua JADI Sumatera Utara, Nazir Salim Manik, foto bersama Ketua dan Komisioner KPU Kota Binjai, Anton Indratno dan Arifin Saleh, Ketua KAHMI Kota Binjai, Herry Dani Lubis, serta Komisioner KIP Sumatera Utara, Cut Alma Nuraflah, Sabtu (25/11/2023).
SIGAPNEWS.CO.ID | BINJAI - Jajaran penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga daerah, baik dalam lingkup KPU maupun Bawaslu, diingatkan untuk berkomitmen menjaga integritas, netralitas, dan independensi, serta tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun dalam menentukan keputusan.
Hal ini disampaikan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Sumatera Utara, Herry Dani Lubis, saat tampil sebagai narasumber dalam diskusi publik bertajuk "Mengawal Penyelenggaraan Pemilu yang Netral dan Berintegritas" yang diselenggarakan Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Sumatera Utara, bekerjasama dengan KAHMI Kota Binjai, di Ruang Madukoro Restoran Pondok Kebun Punokawan, Kota Binjai, Sabtu (25/11/2023).
Acara ini sengaja dilaksanakan dalam menyikapi kekhawatiran masyarakat atas ketidaknetralan penyelenggara pemilu, menyusul kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu saat berlangsung sosialisasi tahapan Pemilu 2024 di rumah seorang bacaleg di Kota Binjai, pada 5 Oktober 2023, dan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Anggota Bawaslu Kota Medan berinisial AH yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang bacaleg, pada 14 November 2023.
"Negara ini akan hancur jika lembaga-lembaga publik sudah tidak dipercaya masyarakat. Makanya jangan biarkan ada intervensi terhadap lembaga publik, terutama lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu," ungkap Herry Dani, mengawali penjelasannya.
Dalam acara yang dipandu Ketua JADI Sumatera Utara, Nazir Salim Manik, selaku Moderator, Herry Dani mengatakan, ada lima indikator penyelenggaraan pemilu berintegritas sesuai pandangan Mantan Ketua DKPP, Prof Muhammad Alhamid. Kelima indikator ini antara lain, regulasi yang jelas, peserta pemilu yang berkompeten, pemilih yang cerdas, birokrasi yang netral, serta penyelenggara pemilu yang berkompeten dan berintegritas.
Di sisi lain, Mantan Ketua KPU Kota Binjai ini menyebut, KPU dan Bawaslu sebagai sebuah lembaga publik juga dituntut untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
Berkaca dari dua kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Binjai dan Kota Medan, Herry Dani menyebut, ada hal yang salah dengan integritas penyelenggara pemilu. Situasi ini pun turut mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
"Makanya penting bagi masyarakat, terutama para penggiat demokrasi dan pers, agar berpartisipasi aktif dalam mengawal dan mengawasi netralitas dan independensi KPU dan Bawaslu. Sehingga penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana dengan jujur, adil, transparan dan demokratis. Jangan biarkan adanya keberpihakan atau intervensi terhadap penyelenggara pemilu. Sehingga mereka mampu bekerja secara merdeka dan independen," seru Herry Dani.
Narasumber kedua, Cut Alma Nuraflah, yang dikenal sebagai akademisi, penyuluh antikorupsi, dan Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Utara, menyebut, kasus OTT terhadap oknum anggota Bawaslu Kota Medan sangat mengejutkan publik. Apalagi peristiwa ini justru terjadi hanya dalam kurun waktu beberapa bulan setelah pelantikan Anggota Bawaslu Kota Medan periode 2023-2028.
Meskipun demikian, Alma menilai, tidak hanya unsur pemerasan yang berhubungan dengan kasus OTT oknum anggota Bawaslu Kota Medan. Sebab dia meyakini, ada indikasi lain seperti unsur penyuapan ataupun hal lainnya berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024. Apalagi sepanjang 2023, dia mencatat, ada 44 kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang bermasalah di KPU.
Atas dasar itu, menurut Alma, penting bagi KPU dan Bawaslu memberikan penyuluhan dan pendidikan antikorupsi kepada jajaran penyelenggara pemilu dan seluruh staf sekretariatnya, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan. Sehingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maupun berbagai perilaku menyimpang lainnya, tidak sampai menular dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan.
"Persoalan OTT kemarin harus menjadi peringatan khusus bagi rekan-rekan penyelenggara pemilu, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun lembaga. Pahami benar-benar tugas, fungsi, dan tanggungjawab kita, agar tidak ada lagi penyelenggara pemilu yang terjerembab dalam kasus hukum," serunya.
Sebaliknya, Alma juga mengingatkan para penyelanggara pemilu berkomitmen menjaga integritas diri sendiri dan kelembagaan, dengan cara menghindarkan diri dari pengaruh dan intervensi pihak manapun, khususnya dari politisi, pimpinan penyelenggara pemilu, para kapitalis, serta orang-orang maupun para pejabat yang memiliki kewenangan politis absolut.
Selain itu, peran masyarakat dalam mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu, serta para penyelenggara pemilu, harus diperkuat dan ditingkatkan. Apalagi masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan program, kinerja, dan kegiatan-kegiatan lembaga publik.
"Harus diakui, masyarakat kita masih sangat awam dengan keterbukaan informasi. Padahal ini dijamin Undang-Undang, dan instrumen pemberantasan korupsi adalah keterbukaan informasi. Makanya jangan takut meminta informasi dari DKPP, KPU, dan Bawaslu, sepanjang itu bukan informasi yang dikecualikan. Sebab ada hak publik untuk curiga dan mensengketakan informasi, terutama terkait penyelenggaraan pemilu," ujar Alma.
Sebelumnya, Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno, yang juga tampil sebagai narasumber mengaku, pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas, integritas, dan independensi sebagai penyelenggara pemilu. Dia bahkan meminta masyarakat untuk mengawasi kinerja KPU Kota Binjai, termasuk memberikan masukan dan koreksi atas berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pihaknya.
"Kami sadar, tidak ada manusia yang sempurna, apalagi kami sebagai penyelenggara pemilu. Makanya setiap keputusan harus melalui rapat pleno. Bahkan untuk membahas dan merumuskan persoalan-persoalan khusus, kami juga tetap membutuhkan saran dan masukan pemerintah daerah, legislatif, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk masyarakat," ujar Anton, yang hadir bersama Komisioner KPU Kota Binjai, Arifin Saleh.
Dijelaskannya, saat ini KPU Kota Binjai tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2024, yang akan dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Salah satunya ialah pengadaan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu dan penentuan lokasi untuk pemasangan APK.
Selain itu, pihaknya juga telah menerima beberapa logistik kebutuhan penyelenggaraan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024. Di antaranya, kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel. Sementara segel plastik dan surat suara masih menunggu distribusi, baik dari KPU RI, KPU Sumatera Utara, maupun dari perusahaan percetakan.
"Berkaca dari pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya, kami menilai potensi kerawanan di Pemilu 2024 tergolong rendah. Namun kami tetap harus melakukan langkah antisipasi, bekerjasama dengan seluruh stakeholder. Sebab pelaksanaan pemilu memang memungkinan terjadinya sengketa antara penyelenggara dengan peserta, sengketa antara peserta dengan peserta, konflik antar massa pendukung calon, termasuk pelanggaran regulasi dan kecurangan," jelas Anton.
Menyikapi kritik dari berbagai pihak terkait dugaan adanya intervensi pihak-pihak tertentu terhadap KPU Kota Binjai, dia dengan tegas membantah hal tersebut. Sebab menurut Anton, untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu, KPU memang dituntut mampu berkolaborasi secara maksimal dengan semua pihak. Tujuannya tidak lain agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan sesuai regulasi, partisipasi masyarakat semakin meningkat, serta minim terjadi pelanggaran dan kecurangan.
Anton juga menyatakan, tidak ada perlakuan istimewa dari KPU Kota Binjai sehubungan dengan pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 2024 yang rutin menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebagai narasumber. Padahal tokoh terkait terdata sebagai seorang caleg.
"Bukan istimewa. Kami hanya memfasilitasi saja. Apa fasilitas yang kurang, ya kita berikan. Sebab kegiatan itu ada perintah resmi dari KPU RI, yang oleh KPU Sumut perintah itu diteruskan kepada KPU Binjai," jelasnya.
Read more info "Herry Dani: Jangan Ada Intervensi terhadap Penyelenggara Pemilu" on the next page :
Editor :Wardika
