Polemik Pendaftaran Bacakada Amir Hamzah di Golkar
Bawaslu Binjai Dalami Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN
Ketua Bawaslu Kota Binjai, M. Yusuf Habibie
SIGAPNEWS.CO.ID | BINJAI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai, Sumatera Utara, tengah mendalami dugaan pelanggaran kode etik oleh aparatur sipil negara (ASN) saat Walikota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.A.P., mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah (Bacakada) di Kantor Sekrerariat DPD Partai Golkar Kota Binjai, Senin (22/04/2024) kemarin.
Pasalnya, banyak relawan dan simpatisan pendukung Amir Hamzah yang datang ke Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Binjai justru berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bahkan sejumlah kepala lingkungan (keping) ikut hadir di tempat tersebut.
"Kita memang sudah dapat informasi itu. Namun ini masih kita dalami. Sebab meskipun tahapan pencalonan belum dimulai, kehadiran ASN mendampingi pendaftaran ataupun memberikan dukungan kepada bakal calon tetap tidak dibenarkan," ungkap Ketua Bawaslu Kota Binjai, M. Yusuf Habibie, Selasa (23/04/2024) siang.
Terpisah, Praktisi Hukum, Ahmad Mulia Sembiring, S.H., menyebut kehadiran ASN yang diduga mendukung dan hadir mendampingi kepala daerah mendaftarkan diri sebagai bakal calon peserta pemilihan kepala daerah kepada partai politik terindikasi melanggar sejumlah regulasi.
Beberapa regulasi yang diduga dilanggar itu antara lain, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kegagalan Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, dan Nomor: 1447/1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai NonPegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
"Tinggal bagaimana ketegasan Bawaslu dan KASN menyikapi atau menindaklanjuti persoalan ini," terang Ahmad Mulia, pada Selasa (23/04/2024) siang.
Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan staf pemerintahan berstatus ASN di lingkungan Pemerintah Kota Binjai hadir mendampingi Walikota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.A.P., mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota Binjai di Kantor DPD Partai Golkar Kota Binjai, pada Senin (22/04/2024) siang.
Di antara yang hadir terdapat nama Sekretaris Daerah Kota Binjai, H. Irwansyah, S.Sos., Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan, Hamdani Hasibuan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs. H. Ruslianto, M.Pd., serta sejumlah pimpinan OPD, camat, staf ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Hadir pula sejumlah kepala lingkungan di Kecamatan Binjai Kota.
Editor :Wardika
