Dr. Lambok Marisi Jakobus, SH, MH Kajari Padangsidimpuan Lakukan Monitoring dan Evaluasi DDS 2023

SIGAPNEWS.CO.ID  I  PADANGSIDIMPUAN -  Dr. Lambok marisi Jakobus Sidabutar, SH., MH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 di Wilkayah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggera, Kota Padangsidimpuan, Prov. Sumatera Utara Rabu (29/11/2023).

kajari didampingi Yunius Zega , SH., Mh (Kasi Intel dan kasi Pengelolaan barang Bukti dan barang  Rampasan, Para jaksa dan Staf Kejari. Kunjungan Monitoring  tersebut  dilaksanakan di 3 (tiga) desa di wilayah Kec. Psp Tenggara yakni Desa Huta Lombang, Manegen dan Salambue, dan Monitoring tersebut juga dihadiri Kadis PMD, Camat Psp tenggara beserta jajaran.

Kajari Padangsidimpuan melakukan Monitoring dengan melihat dokumen realisasi ADD dan DDS juga melakukanm pengecekan terhadap Fisik bangunan yang Pembangunannya berasal dari DDS.

Pelaksanaan kegiatan (giat) tersebut, Kajari  menyampaikan, bahwa Kepala Desa jangan hanya bisa mengelola DDS, tetapi juga harus bisa menghasilkan Penghasilan Asli Desa ( PADes), agar ke depan  Inspektorat menerbitkan Surat Edaran  terkait Standar Biaya Umum yang sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

"Kedepan bagi Kepala Desa yang akan dilantik pada tanggal 5 /12/2023 juga akan dilaksanakan Monitoring danEvaluasi rutin, sehingga Pengelolaan DDS tertata dan terrealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Dr. Lambok Marisi Sidabutar.

Dan kepada kepala Desa yang akan mengakhiri masa jabatannya, segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan  dan Realisasi DDS tahun 2023, agar Inspektorat menyelesaikan Pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Administrasi seluruh Desa baik ADD maupun DDS pada tanggal 31 /12 /2023.

"Apabila Kepala Desa TIDAK MENINDAKLANJUTI terhadap hasil Inspektorat yang akan dilaksanakan AUDIT pada awal tahun 2024 dalam jangkan waktu 60 hari, maka Inspektorat dapat menindaklanjuti Temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH)," tegas Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, SH., MH. (U. Nauli Hasibuan).