SIGAPNEWS.CO.ID | BINJAI - Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kota Binjai menggelar Sosialisasi 5 Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam acara yang berlangsung di Aula H. Juliadi, S.Pd. M.M., Masjid Al-Fatih, Komplek Qur'an Center, Kota Binjai, Minggu (26/10/2025).

 

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua MUI Kota Binjai, Prof. Dr. H.M. Jamil Siahaan, M.A., yang juga tampil sebagai narasumber bersama Wakil Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. Ardiansyah, Lc. M.Ag., yang dihadiri oleh puluhan peserta terdiri dari unsur pengurus MUI Kota Binjai, unsur pengurus MUI kecamatan se-Kota Binjai, dan sejumlah tokoh alim ulama Kota Binjai.

 

Adapun kelima fatwa yang disosialisasikan itu antara lain, Keputusan Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor: 23/Kep/MUI-SU/IV/2007 tentang Ajaran-Ajaran Sesat dan Menyimpang yang Meresahkan Masyarakat, Keputusan Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor: 22/Kep/MUI-SU/VII/2008 tentang Pencurian Aliran Listrik menurut Hukum Islam, Keputusan Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/Kep/MUI-SU/VI/2009 tentang Pendirian Beberapa Masjid di Satu Kampung/Desa, Keputusan Komisi Fatwa, Hukum, dan Pengkajian Masalah Keagamaan MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/KPTS/FATWA/MUI-SU/III/2000 tentang (1) Masalah Shalat di Pesawat Terbang dan Apakah Wajib Qadha atau Tidak dan (2) Masalah Tayammum dengan Menggunakan Debu (Tanah) atau Tanpa Debu, serta Keputusan Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor: 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 tentang Hukum Menghadiri Pesta (Walimatul Ursy) yang Menampilkan Keyboard Porno.

 

 

Wakil Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag., mengatakan, penetapan fatwa adalah upaya menjalankan peran MUI dalam mewujudkan himayatul ummah, yakni upaya merawat, menjaga, dan melindungi umat dari paham yang dapat menyebabkan penyimpangan ajaran Islam, khususnya terkait dengan ibadah, aqidah, dan muamalah.

 

Dalam hal ini, lanjutnya, sebelum menetapkan fatwa, khususnya yang berkaitan dengan aqidah, maka suatu persoalan terlebih dahulu dibahas oleh Komisi Penelitian dan kemudian diteruskan kepada Komisi Fatwa. 

 

"Namun Komisi Penelitian MUI tetap harus membuat tiga langkah, yakni mengkonfirmasi si pemilik gagasan, menelaah dan menganalisa karya-karya si pemilik gagasan, serta mencermati pendapat murid-murid si pemilik gagasan," ujar Ardiansyah.

 

 

Sementara itu, Ketua MUI Kota Binjai, Prof. Dr. H.M. Jamil Siahaan, M.A., mengingatkan unsur pengurus MUI Kota Binjai untuk dapat menguasai banyak referensi, serta rutin mengamati berbagai fenomena sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat, demi memudahkan pembahasan suatu persoalan sebelum ditetapkan menjadi fatwa.

 

Menyangkut persoalan aqidah, dia menyebut ada 10 kriteria yang digunakan untuk dapat mengelompokan suatu komunitas aliran keagamaan dinyatakan sesat atau tidak.

 

Seluruh kriteria dimaksud antara lain, adanya indikasi pengingkaran terhadap rukun iman, penerapan aqidah yang tidak sesuai tuntunan dalam Alquran dan Sunnah, meyakini adanya wahyu lain setelah Alquran, menafsirkan Alquran tidak sesuai kaidah tafsir, mengingkari kedudukan hadis, menghina atau melecehkan Nabi dan Rasul, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, mengubah pokok ibadah, serta mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil.

 

"Harapan saya, semua fatwa yang disosialisasikan hari ini dapat sosialisasikan kembali kepada masyarakat melalui majelis-majelis ilmu, kegiatan pengajian, ceramah, dan khutbah jumat. Sebab tujuan penetapan hukum syariat tidak lain untuk mendukung kemaslahatan umat," pungkas Jamil.