Bus Listrik Medan-Deliserdang: Terobosan Transformasi atau Ambisi yang Mengabaikan Keadilan Sosial?
MEDAN | SIGAPNEWS.CO.ID – Kehadiran proyek bus listrik yang menghubungkan wilayah Medan dan Deliserdang tengah menjadi sorotan publik. Meskipun digadang-gadang sebagai langkah modernisasi transportasi publik yang ramah lingkungan, proyek ini memicu pertanyaan kritis mengenai dampaknya terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
Direktur LBH Bhakti Sapta Nusantara, Maizen Saftana, S.H., M.H., menegaskan, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam, apakah proyek ini merupakan terobosan transformasi yang tulus atau sekadar ambisi pembangunan yang perlu dikaji ulang. Sebab dia menilai, aspek keadilan harus menjadi "panglima" dalam setiap kebijakan publik.
"Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah proyek ini benar-benar berpihak pada masyarakat luas? Kita tidak boleh menutup mata terhadap nasib para pengusaha kecil dan supir angkutan umum (angkot_red) yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi lokal. Modernisasi tidak boleh serta-merta menggusur mata pencaharian masyarakat kecil tanpa solusi yang konkret dan berkeadilan," ungkap Maizen, Sabtu (17/10/2026).
Diakuinya, LBH Bhakti Sapta Nusantara menyoroti pentingnya perlindungan terhadap seluruh pengguna jalan agar tetap terlindungi tanpa adanya diskriminasi ruang publik. Kehadiran moda transportasi baru tidak boleh menciptakan kasta di jalan raya atau "meminggirkan" hak-hak pengguna jalan lainnya.
"Transportasi modern harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Harus ada jaminan persaingan yang sehat dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat kecil. Kita mendukung kemajuan teknologi, namun kemajuan tersebut tidak boleh dibayar dengan air mata para pekerja sektor transportasi tradisional yang terancam kehilangan nafkah," ujar Maizen.
Lebih lanjut, dia pun mendesak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi supir dan pelaku usaha transportasi lokal, dalam merumuskan skema integrasi yang inklusif. Transformasi transportasi harus menjadi solusi bagi semua pihak, bukan sekadar etalase teknologi yang mengabaikan aspek kemanusiaan dan ekonomi kerakyatan.
Atas dasar itu, sambung Maizen, LBH Bhakti Sapta Nusantara berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi memastikan pembangunan di wilayah Medan dan Deliserdang tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan supremasi hukum yang melindungi hak seluruh warga negara.
Editor :Wardika
Source : LBH Bhakti Sapta Nusantara
