Pemerintah Kecamatan Hinai Sosialisasikan Pembentukan Kopdes Merah Putih
TAPM KemendesPDT Kabupaten Langkat, Aris Fadillah, tampil sebagai salah satu narasumber dalam Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Aula Kantor Camat Hinai, Senin (05/05/2025).
SIGAPNEWS.CO.ID | LANGKAT - Pemerintah Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bekerjasama dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KemendesPDT) Kabupaten Langkat, melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Aula Kantor Camat Hinai, Senin (05/05/2025).
Bersamaan dengan itu, turut pula disosialisasikan Pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025 dan juga sosialisasi Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KepmendesPDT) Nomor: 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
Acara ini dibuka Camat Hinai, Bahrum, S.E., diwakilkan oleh Sekretaris Kecamatan Hinai, Sudianto, S.S.T.P., dengan menghadirkan dua Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) KemendesPDT Kabupaten Langkat, Aris Fadillah dan RendI Ardian, sebagai narasumber.
Turut hadir, Kepala Seksi Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Kasi PMP) Kecamatan Hinai, Budi Darma Tarigan, Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Hinai, Muhammad Zailani, beserta jajaran PD dan PLD, serta puluhan peserta yang terdiri para kepala desa, perangkat desa, maupun para ketua dan perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 12 desa se-Kecamatan Hinai.
Sekretaris Kecamatan Hinai, Sudianto, S.S.T.P., mengatakan, acara ini adalah tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor: 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
"Sebelumnya sosialisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten," ungkapnya.
Melalui sosialisasi ini, Sudianto menargetkan Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk di seluruh desa se-Kecamatan paling lama pada 17 Mei 2025, untuk selanjutnya dilaporkan hasilnya kepada Dinas Koperasi Kabupaten Langkat dan Bupati Langkat.
"Kami minta, seluruh kepala desa bertanggungjawab penuh dalam proses Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, mengingat peran pentingnya sebagai Ketua Dewan Pengawas. Pilih juga pengurus yang benar-benar amanah dan berpengalaman di bidang koperasi," seru Sudianto.
Sementara itu, TAPM Kabupaten Langkat, Aris Fadillah, mengatakan, pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program prioritas di 2025 dalam upaya mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Adapun tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, menurutnya, tidak lain untuk meningkatkan peran dan kemandirian masyarakat desa dalam bidang ekonomi, sekaligus mencegah terjadinya praktik kecurangan, penindasan, dan eksploitasi ekonomi oleh para spekulan, terutama di sektor pangan.
"Jadi, ada tujuh unit usaha wajib yang nantinya dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Antara lain, suplier bahan baku pangan, gerai sembako, gerai obat-obatan atau apotek, bengkel pertanian, unit usaha simpan-pinjam, klinik desa, dan cold storage atau usaha penyimpanan bahan baku pangan yang dibekukan," sebut Aris.
Berdasarkan regulasi yang ada, dia menyebut, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam membentuk susunan pengurus.
Sesuai Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor:1 Tahu 2025, kepala desa bertindak sebagai ketua dewan pengawas atau ex-officio, dan berhak mengusulkan calon pengurus. Dalam hal ini, susunan pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua bidang keanggotaan, wakil ketua bidang usaha, sekretaris, dan bendahara.
Baik dewan pengawas maupun pengurus Koperasi Desa Merah Putih, sambung Aris, harus ada keterlibatan perempuan. Selain itu, pengurus tidak boleh dari unsur pimpinan desa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan semenda dengan unsur pimpinan desa maupun dengan pengurus lainnya, serta bukan pengurus BUMDes setempat.
"Harapan kami, pada 17 Mei 2025 nanti, Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk di seluruh desa se-Kecamatan Hinai, lengkap dengan SK kepengurusan, ketersedian kantor, dokumen badan hukum, dan kelengkapan administrasi lainnya," ujar Aris.
Sementara itu, TAPM Kabupaten Langkat lainnya, Rendi Ardian, selaku narasumber kedua, mengingatkan seluruh unsur pemerintahan desa se-Kecamatan Hinai melaksanakan KepmendesPDT Nomor: 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
Hal tersebut terkait alokasi anggaran program ketahanan pangan minimal sebesar 20 persen dari Pagu Dana Desa 2025 untuk penyertaan modal BUMDes guna mendukung terwujudnya swasembada pangan.
"Nantinya, pengalokasian anggaran ketahanan pangan yang 20 persen untuk penyertaan modal BUMDes tadi dimasukan dalam Perubahan APBDes 2025, mengingat aturan ini baru diberlakukan setelah tahun anggaran berjalan," terang Rendi.
Namun jika BUMDes sedang bermasalah, baik akibat kegiatannya vakum, bangkrut, para pengurusnya sudah tidak diketahui keberadaannya, maka menurut Rendi, harus dilakukan penyelesaian dengan membentuk tim kecil dipimpin oleh kepala desa selaku komisaris utama, dan bertugas membuat laporan terkait kondisi terkini BUMDes, beserta kronologi masalahnya.
"Laporan inilah nantinya akan menjadi dasar atau pegangan dalam musyawarah penyelesaian masalah BUMDes. Artinya, jika masalah BUMDes terkait masalah hukum maka dapat dilaporkan ke penegak hukum, dan jika terkait utang piutang maka dapat diteruskan dalam bentuk gugatan perdata ke pengadilan," terangnya
Setelah itu, sambung Rendi, musyawarah lanjutan dapat dilaksanakan untuk membentuk kepengurusan BUMDes yang baru, sekaligus menentukan unit usaha baru yang dianggap potensial dalam mendukung program ketahanan pangan.
"Jika proses penyelesaian masalah BUMDes ini memakan waktu yang lama, silahkan desa sementara waktu membentuk TPK Khusus untuk dapat mengelola anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen dari Dana Desa. Apabila nanti BUMDes sudah direvitalisasi, maka TPK Khusus tadi otomatis menjadi unit usaha BUMDes," ungkapnya.
Di sisi lain, sambung Rendi, perlu juga dibuat kesepakatan saat musyawarah pembentukan unit usaha baru BUMDes terkait indentifikasi desa tematik, yaitu upaya memfokuskan pengembangan terhadap satu produk pangan unggulan di desa guna menunjang program makan bergizi gratis.
"Desa tematik ini ialah pengembangan desa sebagai produsen salah satu produk pangan unggulan, misalnya desa padi, desa jagung, desa sapi, desa kambing, desa unggas, desa sayuran, desa ikan, dan lainnya. Sehingga BUMDes akan mensuplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis," ucap Rendi.
Meskipun demikian dia tetap mengingatkan unsur pemerintahan desa, bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan untuk penyertaan modal BUMDes bukan sepenuhnya digunakan untuk pengadaan bahan baku pangan, tetapi juga dapat digunakan untuk menunjang biaya pelatihan keterampilan pertanian, pembelian peralatan pertanian, biaya sewa angkutan, dan kegiatan lainnya, yang bukan bersifat pembangunan fisik seperti membuat jalan usaha tani.
"Bagi Pemerintah Desa yang sudah mengerjakan pembangunan fisik untuk program ketahanan pangan, maka harus ditinjau ulang kegiatan fisik lain yang belum dikerjakan. Artinya, tunda dulu pembangunan fisik tadi agar anggarannya dapat dialihkan ke penyertaan modal BUMDes, untuk kemudian direalisasikan tahun depan," ujar Rendi.
Secara khusus dia pun turut mengingatkan seluruh Tim Pendataan Indeks Desa 2025 se-Kecamatan Hinai, agar segera menyelesaikan proses penginputan data desa paling lama pada 7 Mei 2025, sekaligus meminta seluruh jajaran PD dan PLD agar melaksanakan tugas pendampingan dengan maksimal.
Editor :Wardika
