Legalitas 277 Koperasi Merah Putih di Langkat Ditargetkan Rampung Akhir Juni
Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, Syahrizal, membuka Rakor Percepatan Penerbitan Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Langkat, Rabu (04/06/2025).
SIGAPNEWS.CO.ID | LANGKAT - Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menargetkan legalitas 277 koperasi desa/kelurahan di daerah tersebut sudah rampung pada akhir Juni 2025.
Legalitas dimaksud meliputi penerbitan badan hukum koperasi dalam bentuk akta pendirian yang ditargetkan selesai pada pekan kedua Juni 2025, dilanjutkan dengan penyelesaian penerbitan NPWP Koperasi dan NIB pada pekan keempat Juni 2025.
"Sesuai permintaan Pak Bupati, penerbitan badan hukum seluruh koperasi merah putih di Langkat harus sudah selesai di pekan kedua Juni. Sedangkan NPWP Koperasi dan NIBnya ditargetkan selesai di pekan keempat Juni," ungkap Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, Syahrizal, saat memimpin Rakor Percepatan Penerbitan Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Langkat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Rabu (04/06/2025).
Rakor ini sendiri dihadiri sejumlah pimpinan OPD dan jajaran camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, para notaris yang tergabung dalam PD INI Kabupaten Langkat, serta seluruh jajaran TPP KemendesPDT se-Kabupaten Langkat.
Menurut Syahrizal, penerbitan badan hukum koperasi merah putih yang tersebar di 240 desa dan 37 kelurahan se-Kabupaten Langkat awalnya ditargetkan selesai di pekan ketiga Juni 2025.
Namun karena Bupati Langkat, Syah Afandin, menginginkan agar prosesnya disegerakan, maka target penyelesaian penerbitan badan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih dipercepat di pekan kedua Juni 2025.
Hal ini dikarenakan Kabupaten Langkat yang sebelumnya paling cepat di Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan musdessus dan muskelsus pembentukan koperasi merah putih, justru terancam tertinggal dari daerah lain akibat lambatnya proses penerbitan badan hukum koperasi.
Dari total 277 koperasi/kelurahan merah putih yang sudah dibentuk di Kabupaten Langkat, baru sekitar 19 koperasi desa/kelurahan merah putih yang saat ini telah secara resmi berbadan hukum.
Demi mencapai target ini, Syahrizal pun mengharapkan dukungan maksimal dan peran aktif dari semua pihak, terutama dari para pendamping desa, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, dan pihak notaris, agar proses penerbitan badan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih dapat segera diselesaikan.
"Jadi untuk target nasional, badan hukum koperasi desa dan kelurahan merah putih harus rampung di akhir Juni ini. Karena ini akan dilaunching Bapak Presiden pada 12 Juli, dan siap beroperasi mulai Oktober mendatang," jelasnya.
Secara khusus, Syahrizal turut menekankan kepada PD INI Kabupaten Langkat yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai pelaksana penerbitan badan hukum seluruh koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Langkat, agar memastikan terteranya tujuh unit usaha wajib, sesuai Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor: 1 Tahun 2025.
"Harus kita ingat, hadirnya koperasi desa dan kelurahan merah putih ini bukan untuk kepentingan orang perorang, melainkan untuk kepentingan kita bersama dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Oleh karena tu, mari kita satukan persepsi untuk mempercepat penerbitan badan hukum koperasi desa dan kelurahan merah putih," serunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Langkat, Edi Suratman, menekankan pentingnya percepatan penerbitan akta pendirian koperasi desa/kelurahan merah putih sebagai salah satu syarat penerbitan NIB.
Namun selain harus memiliki akta pendirian koperasi, pengurus koperasi desa/kelurahan merah putih juga wajib melengkapi syarat-syarat lainnya, seperti Sertifikat dan Nomor Induk dari Kementerian Hukum, NPWP Koperasi, serta NPWP dan KTP Pengurus.
"Dengan adanya NIB, maka koperasi desa/kelurahan merah putih secara otomatis memiliki legalitas untuk menjalankan usaha dan diakui keberadaannya oleh pemerintah, sehingga dapat memudahkan dalam proses penyertaan modal," terang Edi.
Terkait penerbitan badan hukum koperasi, Ketua PD INI Kabupaten Langkat, Dewi Batubara, mengaku pihaknya telah bekerja optimal. Bahkan tidak jarang anggota PD INI Kabupaten Langkat turun langsung ke desa-desa untuk memudahkan pengurus koperasi melengkapi syarat administrasi.
Hanya saja memang dia mengaku, banyak kendala yang harus mereka dihadapi, sehingga menghambat penyelesaian persyaratan administrasi, terutama terkait komunikasi dan pemahaman yang tidak sama antara satu pengurus koperasi dengan pengurus koperasi lainnya.
"Kami sadar, bahwa kami para notaris yang tergabung dalam PD INI Kabupaten Langkat adalah bagian dari pemerintah. Sehingga kami juga harus mendukung setiap program dan kebijakan pemerintah. Meskipun kami tidak digaji, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam pembangunan," ungkap Dewi.
Sebaliknya, Koordinator TPP KemendesPDT Kabupaten Langkat, Roni Neraswis, mengharapkan para pendamping desa agar memaksimalkan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan kepada seluruh pengurus koperasi desa/kelurahan merah putih.
Dia juga mengingatkan para pendamping desa agar meneruskan seluruh pengetahuan dan pemahaman tentang syarat-syarat administrasi dan mekanisme penerbitan akta pendirian, NIB, dan NPWP Koperasi, baik kepada pengurus dan pengawas koperasi desa/kelurahan merah putih, maupun kepada aparatur pemerintahan desa/kelurahan.
"Saya mohon kepada seluruh rekan-rekan pendamping desa agar dapat bekerja maksimal, dengan tetap mengedepankan kolaborasi dan komunikasi dengan seluruh pihak, sehingga penerbitan badan hukum koperasi desa dan kelurahan merah putih dapat segera selesai," pintanya.
Turut hadir dalam rakor ini, Kepala BPKAD Kabupaten Langkat, sekaligus (Plt) Camat Gebang, Muhammad Iskandarsyah, dan Kabag Pemerintahan Setdakab Langkat, Muhammad Nawawi.
Editor :Wardika
