DPPKB Labura Perkuat Konsolidasi TPPS, Bupati Tegaskan Penurunan Stunting adalah Misi Kemanusiaan

SIGAPNEWS.CO.ID | LABURA -  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) terus mengakselerasi upaya penanggulangan stunting melalui pendekatan lintas sektor. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten yang digelar di Aula Ahmad Dwi Syukur, Kantor Bupati Labura, Rabu (16/7/25).

Rakor TPPS ini dibuka langsung oleh Bupati Labura, H. Hendriyanto Sitorus didampingi Wakil Bupati sekaligus Ketua TPPS, H. Samsul Tanjung, Hadir pula sejumlah tokoh penting di antaranya Ketua TP PKK Labura Ny Dhona Hendriyanto, Wakil Ketua TP PKK Ny Zuhrian Samsul Tanjung, perwakilan BKKBN Provinsi Sumut dr Fatmawati, anggota DPRD Labura Salmon Sijabat serta unsur Forkopimda, camat, kepala desa, dan stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Hendriyanto menegaskan bahwa penurunan stunting bukan sekadar pencapaian target statistik, tetapi merupakan misi kemanusiaan.

“Tidak boleh ada satu pun anak di Labura yang tumbuh tanpa gizi dan perlindungan kesehatan. Ini bukan sekadar program kerja—ini adalah panggilan moral,” tegasnya.

Hendriyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi, integrasi program lintas sektor, serta inovasi layanan publik yang menjangkau kelompok keluarga paling rentan. Ia menyebut pendekatan Quick Win yang dirancang Pemkab Labura merupakan bagian dari komitmen untuk mempercepat tercapainya target pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Sementara itu, Wabup Samsul Tanjung dalam arahannya menyampaikan optimisme Pemkab Labura dalam mengejar target nasional penurunan stunting. “Kita berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan. Target ‘zero stunting’ adalah bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Labura, Erni Melinda Napitupulu , S.K.M., M.K.M., menyoroti pentingnya pendekatan menyeluruh dan berbasis komunitas. Menurutnya, peran aktif puskesmas, kelurahan, dan kecamatan sebagai garda terdepan harus diperkuat, didukung kolaborasi erat dengan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga sosial.

“Penanganan stunting tidak bisa berjalan dalam silo. Ini butuh orkestrasi lintas sektor yang kuat dan terukur,” ujar Erni. Ia menambahkan bahwa tujuan utama rakor kali ini adalah untuk mereviu capaian, menyusun langkah strategis, serta memastikan koordinasi dan komunikasi berjalan secara efektif di semua lini.

Selain sesi arahan dan diskusi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum penyelarasan strategi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2025–2029 sesuai kerangka Strategi Nasional (Stranas).

Kegiatan berlangsung interaktif dan produktif, dengan sejumlah kepala OPD, kepala desa, dan perwakilan lembaga vertikal menyampaikan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional tersebut.(D2)