Kadis Disnakerin Dampingi Bupati Labura Rapat UCJ Bersama BPJS Sumbagut

SIGAPNEWS.CO.ID | MEDAN - 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rojali, S.E., M.Si, mendampingi Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., serta Ketua DPRD Rimba Bertuah Sitorus, S.E., M.M., dalam Rapat Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (6/8), di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Jalan Kapten Patimura, Kota Medan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Labura sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam percepatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.

Mantan Camat Aek Natas itu menegaskan, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendorong implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh di Labura.

“Rapat ini merupakan bagian dari langkah konkret sesuai amanat regulasi, yakni Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja sawit dan sektor informal lainnya,” ujar Kadis Rojali saat dikonfirmasi.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa target jangka panjang yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 telah menetapkan angka ambisius sebesar 99,5% tenaga kerja masuk dalam cakupan UCJ pada tahun 2045.

“Pemkab Labura berkomitmen kuat mengejar target nasional tersebut. Universal coverage ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya,” imbuhnya.

Rapat UCJ ini sekaligus menjadi ajang evaluasi dan sinkronisasi data antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Labuhanbatu Utara dan Kanwil Sumbagut, guna memastikan integrasi program berjalan optimal.

Dengan kehadiran langsung Bupati dan Ketua DPRD, Pemkab Labura menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial bukan sekadar urusan teknis, melainkan agenda strategis daerah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.(DMN)