Sosialisasi KPU Tuai Polemik, Penyelenggara Diingatkan Jaga Kredibilitas
Logo KPU
SIGAPNEWS.CO.ID | BINJAI - Sosialisasi pendidikan pemilih yang diselenggarakan KPU di Jalan Padang, Lingkungan III, Kecamatan Binjai Selatan, tepat di depan Gedung SMA Negeri 2 Kota Binjai, Sumatera Utara, dan menghadirkan narasumber Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, pada Kamis (05/10/2023) sore, menuai polemik.
Pasalnya, acara yang dihadiri Anggota KPU Sumatera Utara, Robby Effendi Hutagalung, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Binjai, Arifin Saleh dan Syaiful Azhar, Ketua Bawaslu Kota Binjai, M Yusuf Habibie, Ketua PPK Binjai Selatan, Junita, jajaran Staf Sekretariat KPU Kota Binjai, serta sejumlah anggota PPK dan PPS, justru dilaksanakan di kediaman salah satu bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kota Binjai yang akan berkompetisi pada Pemilu 2024.
Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (06/10/2023) siang, mengaku tidak memahami polemik yang terjadi saat pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
Sebab dia mengaku, tidak hadir saat kegiatan itu berlangsung. Zulfan bahkan tidak ada menerima instruksi menghadiri acara tersebut, baik dari KPU RI maupun dari KPU Sumatera Utara.
"Semalam itu saya ada pertemuan di Polres Binjai membahas pengamanan Pemilu. Dan memang tidak ada sama sekali instruksi dari pimpinan KPU pusat atau KPU Sumut, untuk hadir di acara itu. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin bisa ditanyakan ke sekretaris atau komisioner KPU yang hadir," terangnya.
Kerjasama DPR dan KPU
Di tempat yang sama, Anggota KPU Kota Binjai, Arifin Saleh, mengatakan, kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih tersebut merupakan bagian dari program kerjasama antara DPR RI dengan KPU RI, yang dilaksanakan di seluruh daerah se-Indonesia.
"Kebetulan narasumbernya itu Ketua Komisi II DPR RI," ungkap Arifin.
Meskipun demikian dia mengaku tidak mengetahui jika kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di kediaman salah seorang bacaleg Pemilu 2024, yang juga difungsikan sebagai tempat usaha penitipan sepeda motor.
Apalagi menurut Arifin, di acara tersebut KPU Kota Binjai hanya memfasilitasi keperluan teknis seperti pembawa acara, pembawa doa, dirigen, operator laptop, perangkat visual, dan pengeras suara. Sementara KPU RI bertanggungjawab atas penyediaan tempat dan uang transportasi bagi peserta.
"Bukan kecolongan. Tapi kita memang tidak tahu (soal tempat). Karena informasinya, tempatnya itu lokasi usaha parkir dari yang bersangkutan," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris KPU Kota Binjai, Syaiful Azhar. Dia juga mengaku, pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih yang menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sebagai narasumber, menggunakan anggaran KPU RI.
Hanya saja Syaiful Azhar mengaku tidak mengetahui klasifikasi dan standarisasi KPU RI dalam menentukan tempat yang representatif untuk pelaksanaan sosialisasi partisipasi pemilih dengan jumlah massa yang banyak.
"Kalau soal itu (klasifikasi dan standarisasi tempat), saya nggak tahu juga," ujarnya.
Jaga Kredibilitas Lembaga
Menanggapi persoalan tersebut, Mantan Ketua KPU Kota Binjai, Herry Dani Lubis, mengingatkan penyelenggara pemilu agar senantiasa menjaga netralitas dan integritas, serta tetap mengedepankan kredibilitas KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Sebab pada hari yang sama, sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu juga dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai di Balai MABMI Kota Binjai. Sama dengan KPU Kota Binjai, Bawaslu Kota Binjai juga menghadirkan narasumber Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
"Penyelenggara pemilu sudah sepantasnya berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Sebab ini ranah yang sensitif di mata publik. Hindari sekecil mungkin kecurigaan publik. Apalagi saya dapat informasi, pemilik tempat acara masih berkerabat dengan oknum anggota PPK, yang juga kandidat calon anggota KPU Binjai," ujarnya.
Secara khusus Heri Dani juga menyoroti "pelayanan istimewa" yang diberikan KPU Kota Binjai dan Bawaslu Kota Binjai terhadap Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Sebab meskipun sang legislator merupakan pejabat publik yang menjalankan tugas sesuai bidangnya, namun pada dasarnya dia juga tercatat sebagai Bacaleg DPR RI pada Pemilu 2024.
Apalagi dari dua kegiatan sosialisasi kemarin, baik yang dilaksanakan KPU maupun Bawaslu, sama sekali tidak ada dipublikasikan oleh kedua lembaga terkait melalui media massa maupun masing-masing media sosialnya.
"Jangan sampai ada kesan, oknum penyelenggara pemilu, termasuk calon penyelenggara pemilu, punya peran sebagai tim sukses," seru Herry Dani, sembari meminta lembaga penegak hukum untuk menyelidiki penggunaan anggaran atas kegiatan tersebut.
Read more info "Sosialisasi KPU Tuai Polemik, Penyelenggara Diingatkan Jaga Kredibilitas" on the next page :
Editor :Wardika
