Institusi Kejaksaan Padangsidimpuan Didemo Elemen Masyarakat Terkait Pembangunan GOR

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANGSIDIMPUAN - Lagi... lagi..  masyarakat / warga Kota Padangsidimpuan melakukan Unjuk Rasa ke kantor Kejaksaan negeri Padangsidimpuan dan Kantor DPRD  Kota Padangsidimpuan terkait Pembangunan Gedung Olah Raga  ( GOR ) yang berlokasi di Kaki Tor Simarsayang, Kel. Batang Ayumi Jae, Kec. Padangsidimpuan Utara, yang mana disamping Alas Hak pertapakan Pembangunan GOR tersebut bermasalah dan muncul Dugaan Mafia Tanah, bahkan Pembangunan GOR yang berbiaya Rp. 3.465.719.999,96 yang bersumber dari dana BKKPP Tahun Anggaran 2023 tidak selesai dikerjakan, sehingga Pihak Eksekutif (Pemerintah Kota Padangsidimpuan)  terindikasi tidak profesional dalam melakukan Planning for Building Contruction, buktinya CV.Peduli bangsa selaku Pemborong pun, tak sanggup menyelesaikan kegiatan, entah terlalu banyak "Uang Pangkal" atau banyaknya Permasalahan lainnya.

Koordinator Aksi Didi Santoso dan  Fachrurozy menyampaikan dalam Orasinya : Kita ketahui bersama bahwa Kejaksaan adalah lembaga  yang bertanggung jawab untuk melakukan  Penuntutan  dalam proses peradilan  dan memiliki wewenang  untuk menerima berkas perkara  Penyidikan, membuat surat dakwaan dan melimpahkan  perkara ke Pengadilan. 

Kami Gabungan Aliansi Pergerakan Tapanuli ( GAPERTA ) yang tergabung dari beberapa Elemen Masyarakat, LSM, Mahasiswa dan Insan PERS  yang  "Bergerak, Berjuang Untuk Indonesia Maju", melakukan Unjras  untuk menyuaraka  aspirasi sebagai bentu upaya pencegahan dan pemberantasan  praktik Korupsi di Kota Padangsidimpuan yang besar kemungkinan  bila proses hukumnya  tidak sesuai dengan harapan kami, sangat beralasan untuk kami lanjutkan  menyuarakannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun ke Kejangung, oleh sebab itu , kami  dari GAPERTA menyatakan sikap : mendesak Kejari Padangsidimpuan agar segera memproses dan melakukan  tindakan hukum terhadap laporan  kami terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi  dan Mal Administrasi serta adanya Dugaan  telah terjadi Mafia Tanah  proyek Pembangunan GOR senilai  Rp.3.465.719.999,96 di Kaki Tor Simarsayang.

Medesak Kepala Kejaksaan negeri padangsidimpuan memamnggil  dan melakukan pemeriksaan  terhadap Oknum  Kepala Dinas  PUPR Kota Padangsidimpua, PPK, Pengawas serta  Konsultan pada pembangunan GOR tersebut..

Yunius Zega Kasi Intel Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan menyahuti Para Unras di Dekat Pintu Gerbang kantor Kejari : Negara ini negara hukum, lalu kemudiandalam prosesnya semua orang punya hak, terkait dengan hal ini Tim kejaksaan juga telah melakukan Proses hukum, namun kalau tidak puas, dipersilakan Institusi lain.

Pak Hasibuan selaku Kabag Hukum DPRD Kota Padangsidimpuan menyampaikan dalam Pernyataan Sikap Peserta Unras, menerangkan " Apa  apa yangb telah disampaikan kepada Ketua DPRD, akan kami sampaikan Pernyataan Sikap GAPERTA , karena para Legislator tidak ada di Kantor dan lagi Tugas Luar.

Asalsah Harahap, S.T. gelar Sutan Radja Asal III menceritakan tentang sejarah asal-usul Lahan Pertapakan Pembangunan GOR di Kaki Tor Simarsayang dan wilayah Tanah Adat Panusunan Bulung/Raja Luat Kekuriaan/Kedewanan Negeri LOSUNG BATU yang termasuk Kec. Psp Selatan, Psp Utara. sekaligus menterahkan Data -data tersebut kepada kabag Hukum DPRD Kota Padangsidimpuan. ( U. Nauli Hsb )