Dihebohkan BBM Campur Air, Kabag Ekonomi : Tim SDM Sertifikasi Pertamina Akan Melakukan Investigasi

SIGAPNEWS.CO.ID | LABURA - Dipenghujung Tahun 2024, SPBU 14.214.234 Aek Kanopan menghebohkan dan menjadi sorotan publik setelah beredarnya bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tercampur air pada Senin (30/12/24) lalu. Kejadian ini memicu keresahan masyarakat dan mencoreng citra layanan energi di wilayah Basimpul kuat babontuk elok.

Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus melalui Kepala Bagian Ekonomi Candra, menegaskan langkah konkret pemerintah daerah segera menyurati pihak Pertamina atas peristiwa itu,  Pernyataan tersebut diungkapkan Candra saat dikonfirmasi Sigapnews pada Kamis (2/1/25).

"Ya, bang, Pemkab akan menyurati pihak Pertamina. Tadi juga kita sudah ada komunikasi dengan pihak SDM, dan kabarnya besok tim investigasi dari vendor bersertifikasi Pertamina akan turun ke lokasi. Tim ini akan memastikan penyebab masalahnya, dan kemungkinan proses investigasi akan dikawal pihak Polres," jelas Candra.

Lebih lanjut ia mengatakan, Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak SDM Pertamina segera menggandeng vendor bersertifikasi untuk mengidentifikasi sumber masalah BBM bercampur air.

"Langkah ini diharapkan dapat mengungkap penyebab utama insiden tersebut serta memberikan solusi agar tidak terulang kembali," imbuhnya menambahkan.

Sementara, masih kata Candra, penanggung jawab SPBU Aek Kanopan atau mandor, beserta petugas sample BBM, saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Labuhanbatu.

"Saya dapat informasi ada dua orang yang dimintai keterangan, yaitu mandor dan petugas sample. Sampai sekarang mereka masih menjalani pemeriksaan," ujarnya.

Terpisah, salah seorang masyarakat yang tak ingin disebut namanya mengatakan, Kasus yang viral ini tak hanya menyorot pelayanan di SPBU Aek Kanopan, tetapi juga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM di wilayah Labura.

"Kami berharap Pemkab Labura dan Pertamina berkomitmen untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dengan memastikan kualitas dan pengelolaan BBM yang lebih baik. Kini kita  menunggu hasil investigasi resmi dari Pertamina dan tim sertifikasi, serta tindakan lanjutan dari pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan ini," tuturnya.