KPPN Rantau Prapat Laksanakan Press Release APBN periode Agustus 2023 Melalui Zoom Meeting

SIGAPNEWS.CO.ID | LABUHANBATU - KPPN Rantau Prapat, Pada hari Rabu 4 Oktober 2023 melaksanakan Press Release APBN periode Agustus 2023 melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh mitra kerja KPPN Rantau Prapat.

Kegiatan Press release diawali dengan penyampaian perbandingan penerimaan secara Year of year oleh Kepala KPP Pratama Rantau Prapat Nuril Anwar, dengan membandingkan data antara penerimaan tahun 2022 dengan 2023. 

Nuril Anwar menjelaskan keawak Media, Pada periode yang sama, Telah terjadi penurunan persentase penerimaan sebesar 24,35% dari tahun 2022.

"Capaian penerimaan KPP Pratama Rantau Prapat Agustus 2022 berada di angka 73,67% atau sebesar 1.177 Miliar dimana tahun ini berada di angka 49,32% atau senilai 874.991 miliar," ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa KPP Pratama Rantau Prapat termasuk Unit Vertikal DJP pada Kanwil Sumut II yang menjadi tulang punggung penerimaan pada Kanwil DJP Sumut II yaitu sebesar 1,7 T atau 25,37% dari total target Kanwil Sumut sebesar 6,5T.

"Kabupaten Labuhan Batu menjadi kabupaten yang dominan menjadi penyumbang penerimaan terbesar yaitu sebesar 50%  atau senilai 434 Miliar, diikuti dengan Labuhan Batu Selatan sebesar  29%  atau sebesar 256 Miliar dan Labuhan Batu Utara Sebesar 21% atau senilai 185 Miliar," papar Nuril.

Senada, Kepala KPPN Rantau Prapat Warid Sudarwanto menyampaikan, Bahwa KPPN Rantau Prapat mengelola PAGU sebesar  Rp3,232 T atau sebesar 0,105% dari total pagu APBN Nasional. Dimana realisasi belanja mencapai angka 66,18% atau sebesar  Rp 2,13 T atau tumbuh 5,66% diperiode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Total TKDD yang dikelola oleh KPPN Rantau Prapat adalah sebesar Rp2,817T atau sebesar 0,0035% dari total pagu TKDD Nasional sebesar Rp814,7 T yang terealisasi sebesar sebesar 65,99% atau sejumlah Rp1,895T," ucap warid.

Selain itu, Warid menjelaskan TKDD yang dikelola oleh KPPN Rantau Prapat terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, DAK non Fisik, dan Dana Desa.

"Pagu belanja barang dan Modal  terbesar TA 2023. untuk belanja barang terbesar dialokasikan untuk belanja Barang non operasional sebesar 70,15M yang telah terealisasi sebesar 66,01% atau Rp 46,31M. Diikuti oleh belanja Barang operasional sebesar Rp 49,86M  yang telah terealisasi Rp 29,30M atau 58,77% dari pagu," ucap Warid 

Selanjutnya, belanja perjalanan dinas dalam negeri dengan pagu Rp 16,14M dan telah terealisasi Rp 10,46M atau sebesar 64,82%. 

Sedangkan untuk belanja modal terdiri dari belanja modal Peralatan dan Mesin sebanyak Rp 3,51M dan telah terealisasi Rp 2,23M atau sebesar 63,65%. Selanjutnya belaja modal gedung dan bangunan sebanyak Rp 11,45M dan telah terealiasi sebesar Rp 4,6M atau 40,83% dari pagu.

"Untuk belanja modal terbesar terdapat pada Satker BPS Labuhan Batu Utara untuk output Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp4,33 miliar dengan realisasi sebesar Rp1,01 M atau 23,36% dari total pagu belanja modal pada BPS Labura," sambung Warid.

Warid juga menyampaikan terkait percepatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023, terdapat proyek untuk penanganan jalan daerah yaitu Pengawalan Eksekusi Belanja Dukungan Penanganan Jalan Daerah pada wilayah KPPN Rantau Prapat.

"Terdapat dua proyek penanganan jalan daerah yaitu  Preservasi Jalan Teluk Binjei-Tanjung Leidong dengan progress fisik 5,18% dan Preservasi Jalan Gunting Saga-Teluk Binjei dengan progress fisik 52,08%. Dan Lima kementerian dengan pagu terbesar dimana Kementerian Agama menjadi K/L dengan Pagu Terbesar di wilayah kerja KPPN Rantau Prapat dikarenakan adanya program/kegiatan yang bersumber dari SBSN dan pemusatan pagu belanja pegawai di setjen Kemenag. Sampai dengan Agustus 2023 Kementerian Agama wilayah kerja Labuhanbatu Raya telah merealisasikan hingga 67,73% meningkat 8,08% dari bulan Juli 2023.  Selain Kemenag yang menjadi perhatian ditahun 2023 yaitu satker KPU yang mengalami peningkatan pagu sebesar 420% dari tahun 2022 dan hingga Agustus 2023 telah terealisasi sebesar 65,84%. Anggaran tersebut ditujukan untuk belanja tahapan PEMILU 2024 serta realisasi terbesar KPU berada pada belanja non operasional dan telah terealisasi 67,17% dari pagu belanja non operasional," tandasnya.

Akhir, warid mengingatkan capaian pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran kppn Rantau Prapat dimana deviasa halaman III DIPA perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan dengan cara Updating RPD pada Halaman III DIPA dengan cara melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan paling lambat 10 hari kerja awal triwulan, dan berKomitmen melaksanakan kegiatan  sesuai perencanaan dan melakukan monitoring antara RPD dengan realisasi secara berkali tiap bulan.

"Strategis dan Langkah – Langkah penyelesaiannya terkait informasi TKDN pada seluruh transaksi realisasi belanja. Press release ditutup dengan pembahasan tentang Indeks Harga Konsumen yang disampaikan oleh Ibu Afnisyah Taurisna sebagai Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kab. Labuhan Batu dimana poin utamanya adalah perhitungan IHK dan Inflasi/Deflasi. Daerah Labuhan Batu dalam beberapa tahun kedepan akan mampu menghitung inflasi dan deflasinya sendiri , dimana ekonomi Labuhan Batu sampai saat ini cenderung stabil," tutup Warid.(D2)