Korupsi Dana BOS, Jaksa Tahan Kepala dan Bendahara MAN Binjai
Kasi Intelijen Kejari Binjai, Adre Wanda Ginting
SIGAPNEWS.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, Sumatera Utara, menahan oknum Kepala Sekolah dan Bendahara Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, terkait dugaan keterlibatan keduanya dalam perkara korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana komite tahun anggaran 2020 hingga 2022, Senin (16/10/2023).
Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Jufri Nasution, saat dikonfirmasi wartawan melalui Kepala Seksi Intelijen, Adre Wanda Ginting, membenarkan penahanan tersebut.
"Benar, Pak," ungkapnya, dalam uraian pesan singkat dari Aplikasi Whatsapp, Senin (16/10/2023) malam.
Dikatakan Adre, oknum Kepala Sekolah dan Bendahara MAN Binjai yang ditahan pihaknya masing-masing berinisial EV dan NF. Selain kedua tersangka, Tim Penyidik Seksi Pidana Khusus Kejari Binjai juga menahan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berinisial TR, serta tiga rekanan berinisial NK, AS, dan SA.
Setelah sempat diamankan di Kantor Kejari Binjai, seluruh tersangka kemudian dibawa menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Binjai dan ditahan hingga 20 hari ke depan.
"Penahanan ini kita lakukan untuk mempermudah proses penyidikan," imbuh Andre.
Lebih jauh dia menjelaskan, penanganan perkara ini merupakan hasil pendalaman penyelidikan terkait aksi unjukrasa guru dan siswa MAN Binjai pada Maret 2023 lalu, serta pendalaman laporan terkait dugaan terjadinya praktik korupsi terhadap penggunaan dana BOS dan dana komite di sekolah terkait.
Setelah proses ini berjalan, Tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Binjai akhirnya menemukan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Dari situ, proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan.
Hasilnya, enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antaranya ialah oknum Kepala Sekolah dan Bendahara MAN Binjai.
"Rata-rata kegiatannya (yang dilaporkan) fiktif. Misalnya, ada (laporan) perjalanan dinas ke Sidoarjo, tapi tidak dilakukan. Mereka malah liburan ke Bali. Ada juga kegiatan fiktif di Binjai yang melibatkan rekanan," terang Adre.
Terkait perkara ini, sambungnya, Tim Penyidik Seksi Pidana Khusus Kejari Binjai mempersangkakan EV, NF, TR, NK, AS, dan SA melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Editor :Wardika
