KPU Labura tidak Konsisten, Lembaga Prodewa : Bisa Mengakibatkan KPU tidak Dipercayai Oleh Publik
Direktur Eksekutif Prodewa Sumut Rozi Panjaitan menilai bahwa KPU Labura Inkonsisten dalam hal melaksanakan kebijakan.
SIGAPNEWS.CO.ID | LABURA - Gelar Konferensi Pers terkait surat dinas KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 lalu, KPU Labura mendapat reaksi keras dari berbagai lembaga, salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilu Procressive Democracy Watch (Prodewa) yang merupakan sebagai Lembaga Pemantau Pemilu oleh Bawaslu RI.
Direktur Eksekutif Prodewa Sumut Rozi Panjaitan menilai bahwa KPU Labura Inkonsisten dalam hal melaksanakan kebijakan.
Rozi Panjaitan mengatakan ke awak media bahwa KPU Labura inkonsisten dalam melaksanakan keputusan yang mereka lakukan.
"Ini dapat kita lihat dari semula KPU Labura menolak lalu kemudian menerima kembali disini terlihat bentuk ketidak konsistenan KPU dalam melaksanakan keputusan," ujarnya, Jum'at (20/9/24).
Menurutnya, Ini akan menjadikan KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu tidak dapat dipercaya oleh publik.
"KPU harus mampu melaksanakan keputusan dengan bijak dan sesuai peraturan yang berlaku, jangan sampai KPU membuat keputusan sesuka selera atau bahkan sesuai pesanan dari orang atau kelompok tertentu," ungkapnya menambahkan.
Kalau ini sampai terjadi, masih kata Rozi maka KPU Labura akan dihukum oleh masyarakat dengan cara tidak mempercayai lagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang adil dan independen sesuai amanat Undang-undang.
"Ketua KPU Labura jangan sampai mengulangi kesalahan kembali, Jangan sampai diberikan sangsi peringatan lagi oleh DKPP RI. Jika sampai terjadi lagi maka sudah layak ketua KPU Labura untuk digantikan," tegas Rozi.
Lebih lanjut, Direktur Lembaga tersebut menyampaikan kekwatirannya bila apa yang dilakukan Komisioner KPU itu. Bisa saja mengakibatkan hal yang fatal.
"Akibat dari kebijakan yang tidak konsisten yang dilakukan oleh KPU ini bisa berakibat fatal hingga memungkinkan terjadinya kegaduhan atau kericuhan di saat pilkada. Tentu ini tidak kita inginkan," ucapnya.
"Ini harus menjadi perhatian yang serius oleh KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP bahkan Polri. Jangan sampai perkara ini menjadikan pilkada khususnya di Labura membuat situasi tidak kondusif. Oleh karena itu kami menyarankan agar KPU bisa bersikap konsisten dengan keputusannya agar pilkada serentak ini bisa berjalan kondusif khususnya di Kabupaten Labura," tutur Rozi mengakhiri. (D2)
Editor :Dedek Muhammad Noor
